Proyek Tugu Demokrasi Mirip Tangga Freemasonry Menghabiskan Biaya Rp 1 M

Tugu Demokrasi juga dilengkapi taman dan dua air mancur, serta dua tempat duduk melingkar dengan taman di bagian tengahnya.

Tugu Demokrasi di komplek DPRD Kabupaten Madiun viral di media sosial. Tugu yang mirip tangga Freemasonry itu dibangun dengan nilai Rp 1.069.700.000. Dananya bersumber dari APBD 2017.

Berdasarkan papan keterangan proyek yang dipasang tak jauh dari lokasi, tertulis bahwa pengerjaan proyek tugu dan Taman Demokrasi itu berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun.

Bertindak sebagai pelaksana proyek adalah oleh CV Ardhi Laksa dengan waktu pengerjaam 150 hari sejak 11 Juli 2017.

"Dibangun sejak 11 Juli 2017, ini hampir 100 persen, tinggal pembersihan lokasi. Bentuknya seperti ini, tidak ada tambahan," ujar Pimpinan Proyek Wiwin Triono saat ditemui di lokasi, Kamis (7/12/2017) siang.

Wiwin mengatakan, Tugu Demokrasi juga dilengkapi taman dan dua air mancur, serta dua tempat duduk melingkar dengan taman di bagian tengahnya.

Ketika ditanya mengenai desain Tugu Demokrasi, Wiwin mengaku mendapatkan desain dari kantornya. Ia mengaku tidak tahu siapa dan dari mana desain gambar tugu tersebut.

"Saya cuma terima gambar dari kantor saya (CV Ardhi Laksa) dari total anggaran sekitar Rp 1 miliar. Dan untuk membangun tugunya sendiri, sekitar Rp 200 juta. Itu dari marmer soalnya," ungkap Wiwin.

Ansor Minta Tugu Demokrasi yang Mirip Tangga Freemasonry Dirobohkan

Tugu Demokrasi sebagai pengganti pagar Gedung DPRD Kabupaten Madiun diprotes GP Ansor Kabupaten Madiun. Ansor minta tugu yang mirip tangga freemasonry itu dirobohkan.

"Kami ini tabayyun terhadap tugu yang sedang dibangun di depan kantor DPRD. Yang saat ini lagi hangat dibicarakan masyarakat," kata Ketua GP Ansor Kabupaten Madiun Khotamil Anam saat mendatangi Kantor DPRD Madiun, Kamis (7/12/2017).

Tugu yang baru selesai dibangun itu kata Khotamil identik dengan simbol kelompok dan agama tertentu. Oleh sebab itu, ia dan sejumlah pengurus GP Ansor mendatangi DPRD untuk mengetahui makna sejarah dan makna pendidikan yang terdapat dalam desain bangunan tugu itu.

"Saya minta kepada DPRD untuk menjelaskan tentang sisi historis dan edukatif terkait dengan tugu tersebut. Saya melihat jajaran DPRD tidak cukup tahu historitas simbol-simbol itu," ujarnya.

Khotamil menambahkan, secara tegas GP Ansor Kabupaten Madiun menolak pembangunan Tugu Demokrasi yang ada di depan kantor DPRD. Dia meminta bangunan tugu itu agar segera dibongkar.

Menurut dia, desain tugu tersebut menyimbolkan suatu kelompok agama tertentu dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, dia mengimbau agar seluruh bangunan dirobohkan.

Ia mengaku khawatir, apabila tidak segera dirobohkan maka ditakutkan ada gerakan radikal yang akan memprotes bangunan tugu tersebut.

Dia menambahkan, bangunan tugu yang bernama Tugu Demokrasi itu tidak ada sangkut pautnya dengan kebudayaan dan peradaban Indonesia. Menurutnya, seharusnya pemerintah bisa membangun tugu dengan bentuk menyesuaikan karakteristik dan sejarah bangsa Indonesia.

"Kita punya sejarah sendiri. Kebudayaan di Singosari dan Majapahit tidak ada yang seperti itu. Itu bukan kebudayaan bangsa kita," jelasnya.

Dia berharap, DPRD berani mengambil sikap untuk merobohkan bangunan tugu tersebut.

"Itu identik dengan simbol agama di luar sana. Sekarang kan sudah tahu. Makanya segera dibongkar," pungkasnya.