Fadli Zon Sebut moratorium reklamasi dicabut, Ini kan seperti mencuri di tikungan

K REDIBELTIMES - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta seakan melakukan manuver di akhir masa kepemimpina...

KREDIBELTIMES - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta seakan melakukan manuver di akhir masa kepemimpinan Gubernur Djarot Syaiful Hidayat. Salah satu manuver tersebut yaitu membuat kebijakan untuk menarik moratorium reklamasi.

Padahal, kata Fadli, reklamasi merupakan suatu proyek yang harus dibicarakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

"Saya termasuk yang berpendapat ini harus dibicarakan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang sebentar lagi akan dilantik," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

"Mestinya jangan mencuri di tikungan. Ini kan seperti mencuri di tikungan, tiba-tiba di injury time (saat-saat terakhir) mengambil kebijakan strategis yang menganulir kebijakan sebelumnya sehingga tidak ada kepastian. Jadi kebijakan sesuai dengan kepentingan dan selera," ungkapnya.

Menurutnya pemerintah harus memperhatikan dampak dari proyek reklamasi. Mulai dari kondisi sosial dan juga kondisi alam.

"Harus semua itu merasakan bahwa ini ada manfaatnya, bukan untuk orang-orang tertentu saja. Lihat juga nelayan, masyarakat sekitar, lingkungan hidupnya, amdalnya dan sebagainya. Jangan sampai ini menjadi besar dikemudian hari, seperti banjir, maupun dampak lingkungan lain," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan dengan adanya dukungan pemerintah untuk melanjutkan proyek reklamasi akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Kedati demikian, Fadli tetap mengingatkan bahwa proyek reklamasi ada proyek pemerintah provinsi (Pemprov).

"Ya menurut saya pasti akan menjadi tantangan. Tapi ini harus dikaji apakah ini domainnya pemerintah pusat atau domainnya Pemprov," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan reklamasi Teluk Jakarta dapat terus dilanjutkan. Hal ini setelah moratorium proyek tersebut dicabut menyusul penyelesaian masalah administrasi yang dipenuhi pengembang.

"Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)," kata Luhut dikutip dari Antara, Sabtu (7/10).

Atas dasar tersebut, Kemenko Maritim mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada Kamis (5/10). Surat tersebut mencabut surat keputusan yang dikeluarkan Rizal Ramli, Menko Maritim terdahulu, yang pada 2016 menghentikan sementara pembangunan reklamasi.

Dalam kutipan surat disebutkan bahwa penghentian sementara (moratorium) pembangunan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta (sebagaimana dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: 27.1/Menko/Maritim/IV/2016, tanggal 19 April 2016), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan dalam penyelesaian penerapan sanksi tersebut dilibatkan juga pengawasan dan evaluasi dari PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT PHE (Pertamina Hulu Energi). Khusus untuk Pulau G, menurut mantan Menko Polhukam itu, seluruh syarat administratif telah dipenuhi pengembang pulau tersebut.

Permintaan PLN kepada pengembang untuk menyelesaikan permasalahan yang mengganggu aliran listrik PLTU Muara Karang telah diselesaikan dengan membangun terowongan bawah tanah dan kolam berisi air pendingin yang disalurkan ke PLTU. Ada pun biaya pembangunan terowongan akan dibebankan kepada pengembang Pulau G, PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN).

"Selain itu juga akan dilakukan perpanjangan kanal," imbuhnya.

Kajian juga telah dilakukan untuk memastikan agar proyek reklamasi tak mengganggu aktivitas PLTU Muara Karang dan pipa PHE.

"Kajian teknis ini dilakukan bersama seluruh pihak yang terlibat seperti PLN, Pertamina, Bappenas, para ahli dari ITB, Belanda, Jepang, Korea Selatan dan seluruh kementerian terkait," jelasnya.

Dengan demikian, Luhut meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan pengawasan sesuai kewenangannya agar pelaksanaan proyek reklamasi di teluk pantai utara Jakarta bisa dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. [dan]
MERDEKA