(*) Dokter anak, kepala Divisi Penyakit Infeksi dan Tropis Anak FK Unair/RSUD dr Soetomo Surabaya, anggota Komisi Ahli Difteri Nasional)
Dalam sebulan terakhir Indonesia dihebohkan berita tingginya angka kejadian difteri di banyak provinsi, termasuk di Jawa Timur (Jatim). Sedikitnya ada 20 provinsi yang tercatat mempunyai kasus difteri dalam jumlah cukup besar. Pemerintah RI bertindak cepat dengan menyatakan kesiapsiagaan menghadapi kejadian luar biasa (KLB) tersebut.
Selain aspek medis teknis, KLB difteri memunculkan beberapa aspek politik yang menarik untuk disimak. Pertama, kejadian KLB difteri disebabkan faktor utama angka cakupan imunisasi yang rendah. Hal itu sangat ditopang perubahan kebijakan imunisasi setelah era desentralisasi.
Semula semua kebijakan imunisasi diputuskan di Jakarta dan dijalankan di seluruh Indonesia dengan pengendalian kuat dari pusat. Boleh dibilang, daerah tingkat I dan II hanya menjadi pelaksana. Sejak desentralisasi, pola tersebut berubah dramatis. Jakarta tidak lagi punya kekuasaan untuk mendikte daerah dan penentu utama pelaksanaan program imunisasi adalah kepala daerah tingkat II.
Masalahnya, tidak semua bupati atau wali kota menyatakan dukungan untuk kegiatan imunisasi melalui perencanaan konkret dengan dukungan dana APBD. Sebagian terkesan enggan dengan memberikan anggaran yang minim sekalipun jenis dan jumlah kegiatan tertulis dalam perencanaannya cukup banyak. Alhasil, di banyak kabupaten/kota cakupan imunisasi merosot secara bertahap dan pasti.
Dalam kongres dunia infeksi anak pada awal Desember 2017, kita bahkan dinilai pengamat internasional sebagai negara dengan cakupan yang tergolong paling rendah di dunia. Dalam pengamatan penulis, baru kali pertama ini ada pernyataan terbuka yang negatif mengenai imunisasi di negara kita dalam forum internasional.
Kedua, selama ini imunisasi di Indonesia dipandang relatif berhasil. Sebab, selama setidaknya satu dekade terakhir, angka laporan resmi yang terpampang di situs WHO selalu tinggi. Cakupan DPT3 Indonesia tidak pernah di bawah 90 persen. Sekalipun demikian, banyak orang merasa curiga dan sulit memercayai laporan resmi tersebut. Jika cakupan itu benar, kasus penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi akan menurun tajam. Faktanya, jumlah penyakit tersebut relatif tidak berkurang dan stabil dalam jumlah yang cukup besar.
Di luar difteri, peningkatan kasus campak di seluruh Jatim terjadi pada sepanjang 2016–2017. Tekanan politik penguasa daerah membuat anak buah selalu melaporkan angka yang baik yang tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Sudah tentu angka palsu itu merugikan karena membuat perencanaan menjadi keliru.
Ketiga, khusus di Jatim terdapat perbedaan yang besar dalam hal angka kejadian difteri beserta cakupan imunisasi antara daerah di wilayah yang secara tradisional dikenal sebagai ”tapal kuda” dan wilayah Jatim lainnya. Peran faktor sosial budaya masyarakat sangat kental. Pendekatan yang dipakai untuk peningkatan program sangat perlu memperhatikan kekhususan daerah ini. Faktor pendidikan, keadaan ekonomi, agama, budaya, serta politik kekuasaan di daerah ”tapal kuda” tersebut berperan besar dalam terpuruknya berbagai program kesehatan, termasuk imunisasi difteri. Ada sinyalemen bahwa di daerah itu peran tokoh masyarakat jauh lebih penting daripada kepala pemerintahan formal sehingga izin pelaksanaan kegiatan juga perlu mendapat restu mereka.
Keempat, situasi politik Indonesia yang relatif panas sejak pilpres lalu akan menggoreng semua isu yang muncul untuk kepentingan hingga tahun 2019. KLB difteri tidak lepas dari hal tersebut. Beberapa tudingan langsung diarahkan kepada pemerintah saat ini. Jika dianalisis lebih dalam, peningkatan kasus difteri, seperti yang dialami Jatim, telah terlihat sejak 2011 ketika gubernur Jatim menyatakan status KLB.
Selama 6–7 tahun terakhir kerja keras berbagai pihak berhasil menurunkan angka kejadian tersebut hingga sekitar sepertiga angka puncak tahun 2012. Namun, angka itu belum sesuai dengan harapan. Dengan demikian, KLB kali ini bukan kejadian mendadak. Ini adalah akumulasi berbagai hal selama periode yang cukup panjang. Tidak adil menilai persoalan kali ini sebagai hanya tanggung jawab pemerintahan Presiden Jokowi.
Kelima, Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games dalam waktu beberapa bulan mendatang. Sejarah mencatat, berbagai kejadian besar terganggu oleh wabah penyakit. Di masa lalu, penyakit SARS dan flu burung membuat penundaan dan pembatalan banyak kegiatan di berbagai negara. Asian Games Indonesia kali ini juga tidak luput dari sorotan. Kenyataan bahwa penyakit difteri telah musnah dari beberapa negara maju di Asia akan membuat kontingen olahraga negara tersebut berpikir ulang untuk datang, kecuali jika ada jaminan dari pihak penyelenggara yang notabene adalah pemerintah kita.
Gerak cepat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaksanakan outbreak response immunization (ORI) sangat penting karena meredakan KLB tidak dapat dilakukan dengan seketika. Rusia yang tercatat sebagai negara dengan wabah difteri di era modern terbesar di dunia pada 1990-an memerlukan waktu delapan tahun untuk menuntaskan persoalannya. Fokus utama antisipasi tahap awal Kemenkes adalah beberapa provinsi yang akan dipakai sebagai ajang pesta olahraga Asia tersebut. Itu sebabnya, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten didahulukan dalam ORI kali ini. Jatim yang justru mempunyai kasus terbanyak selama enam tahun terakhir akan mendapat giliran di putaran berikutnya.
Keenam, sebagaimana juga terjadi pada isu besar lain, KLB difteri telah dijadikan panggung oleh segelintir orang untuk tampil sekalipun yang bersangkutan sebelum KLB ini tidak pernah terdengar kiprah dan sepak terjangnya di bidang difteri. Analisis di media massa kemudian bermunculan yang ironisnya justru menenggelamkan para pelaku bidang kesehatan ”asli” yang selama ini telah berjuang mengatasi persoalan difteri. Panggung politik bagi individu itu mungkin saja dicurigai sebagian pihak punya agenda tersembunyi lain.
Ketujuh, sekalipun jumlah kasus sudah sangat meningkat di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, belum terdengar ada kepala daerah yang menyatakan secara resmi KLB di wilayahnya. Pernyataan resmi perlu dibuat secara tertulis dan diumumkan. Konsekuensi membuat pernyataan KLB ialah menanggung semua pembiayaan dan tidak membebani masyarakat.
Bukan hanya itu, pernyataan politik akan membuat kredibilitas kepemimpinan dipertaruhkan. Tanggung jawab tersebut membuat para pemimpin daerah tidak berani mengeluarkan maklumat resmi hingga sekarang. Untuk difteri, hanya gubernur Jatim pada 2011 yang telah menyatakan secara resmi. Status KLB itu telah dicabut secara resmi pula pada medio 2013.
Masih diperlukan beberapa bulan ke depan untuk memberikan penilaian apakah kita dapat berhasil menyelesaikan salah satu episode buruk dalam dunia kesehatan Indonesia tersebut. Jika semua pihak saling mendukung memainkan orkestra yang kompak, niscayalah upaya itu akan berhasil dengan lebih cepat. Antisipasi terhadap berbagai efek, termasuk dari unsur politik, selama KLB tentu merupakan pekerjaan rumah untuk para stakeholder. (*)
